 |
| Foto Kolase : Natalius Pigai dan Ribka Haluk |
LASNEWS.ID, JAKARTA - Media sosial dihebohkan oleh aksi saling tuding antar pejabat kementerian kabinet merah putih yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melayangkan kritik terbuka melalui akun X pribadinya terhadap pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Perselisihan ini dipicu oleh klaim tuduhan hoaks terkait wacana perumusan dan perubahan definisi Orang Asli Papua (OAP).
Melalui unggahan video pendek beserta bukti dokumen undangan resmi bersurat Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Pigai merespons tegas tuduhan yang dilayangkan institusi tetangga tersebut.
Baca juga : Akbar Faizal Kritik Gibran Pantau Antrean SPBU : Ini Gaya Politik Bapakmu
Ia menilai, klarifikasi dari Kemendagri, termasuk pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang menyebut isu pengubahan definisi OAP sebagai kabar bohong, justru berbanding terbalik dengan bukti fisik yang ia pegang.
Pigai menyampaikan sindiran keras terhadap kredibilitas dan komparasi kapasitas para pejabat internal Kemendagri.
"Kemendagri menuduh saya HOAX padahal dengan baca undangan ini mereka yang justru HOAX. Kasihan pejabat kita di negara ini. Saya sarankan perbaiki kualitas diri sebagai orang yang kredibel, orang yang jujur dan bersih dan kompeten agar dihormati rakyat Indonesia," tulis Pigai dalam postingannya di X Sabtu (12/9/2026).
Dia juga menambahkan rekam jejak pengalamannya menangani kasus-kasus hukum dan HAM di Indonesia sebagai landasan validitas pernyataannya.
Menurut Pigai, pembuktian keabsahan suatu data mutlak diuji lewat sains dan mekanisme laboratorium, bukan berdasarkan tafsir politik sepihak semata.
Baca juga : Jokowi Dituduh Sebagai Perusak PDIP, Dian Sandi Balik Bertanya : Emang Sudah Rusak
"Pengalaman Saya sudah tangani minimal 15 ribu kasus HAM di Indonesia, belum pernah ada yang terbantahkan dan saya komentar ke publik ribuan nyaris tidak pernah ada masalah. Semuanya selalu terukur dan hampir tidak terbantahkan. Ini pengalaman dan jam terbang," ujarnya.
"Ingat juga seluruh dunia 'asli atau palsu hanya ditentukan oleh alat uji sains yakni laboratorium hasil test DNA (bukan definisi)'… Tdk bisa dengan tafsir dan definisi politik. Memalukan Pejabat Tinggi Kemendagri," tambah Pigai.
Aksi cuit-mencuit antar pejabat di medsos langsung mengundang reaksi dari netizen. Banyak pengguna internet mengecam manuver Menteri HAM yang alih-alih menyelesaikan konflik lewat rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian, justru memilih memposting keburukan dan dinamika internal ke media sosial.