 |
Konfrensi pers presiden Joko Widodo di Hut Partai Perindo. |
MENJELANG berakhirnya masa jabatan presiden dan Wakil presiden di 2024, gaung partai politik makin terlihat, tak hanya dari para politikus itu sendiri bahkan masyarakat awam sekalipun sudah mulai diperbincangkan. Alhasil berbagai macam spekulasi mulai muncul dipermukaan. Tak ayal arah dukungan dari presiden Joko Widodo yang akan mengakhiri masa tugasnyasnya sebagai presiden pun di nanti - nanti.
Pertanyaan demi pertanyaan mengenai arah dukungan presiden Joko Widodo masih menjadi perbincangan hangat para politikus di media cetak maupun televisi. Mengutip pidato presiden Jokowi yang viral saat menghadiri HUT Partai Perindo, saat itu presiden Jokowi mengatakan : "Saya ini dua kali Wali Kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali, menang, kemudian dua kali di Pemilu Presiden dua kali menang. Mohon maaf pak Prabowo. Keliatannya setelah ini jatahnya pak Prabowo,” kata Jokowi.
Padahal kalau kita telaah isi dalam pidato presiden Jokowi saat menghadiri Rakernas V Projo di sekitaran Borobudur, Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2022 yang saya kutip dari salah satu media, presiden Jokowi mengatakan "Fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dahulu, ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang di dukung ada di sini," kata Presiden.
Tentu kalimat ini ditafsikan sebagai bentuk dukungan Presiden Jokowi untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang saat itu hadir di acara Projo tersebut.
Jadi pidato yang disampaikan presiden Jokowi di dalam acara Rakernas Projo ini tidak jauh berbeda dengan apa yg diungkapkan kepada menteri pertahanan Prabowo Subianto. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari dua statmen presiden Jokowi tersebut, apakah itu merupakan suatu bentuk dukungan? Saya cenderung menganggap itu merupakan sebuah guyonan yang mestinya kita cermati bahwasannya Presiden Jokowi tidak ingin turut campur dalam urusan pilpres 2024.
Terlebih kapasitas Presiden Jokowi di PDIP hanya sebagai kader atau petugas partai. Sosok Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP masih memiliki power dan masih amat disegani oleh para kader PDIP. Jadi tidak alasan bagi presiden Jokowi Widodo untuk tidak mengikuti arahan dari Ketua Umum, "meskipun Jokowi adalah seorang Presiden".
Ada beberapa pertimbangan dan tentunya konsekuensi ketika Presiden Jokowi seandainya mengambil keputusan politik yang berlainan atau tidak sejalan lagi dengan PDIP, diantaranya Karir Presiden Jokowi dari Walikota Solo, Gubernur Jakarta hingga Presiden tidak terlepas dari kinerja dari mesin politik PDIP, begitupun dengan karier Putra bungsunya Gibran Raka bumi dan menantunya Boby Nasution yang kesemuanya itu merupakan kerja keras dari mesin politik PDIP dan tangan di dingin ketua Umum Megawati Soekarnoputri Putri.
Jadi menurut saya tidak alasan bagi presiden Jokowi untuk meninggalkan ataupun untuk tidak mematuhi arahan partai hanya demi pilpres yang sama sekali tidak memiliki efek signifikan. Kehadirannya turut campur dalam urusan pilpres 2024 justru akan lebih memojokkan dan membawa kesan serta nilai negatif oleh masyarakat diakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu saya dan segenap masyarakat Indonesia lainnya tidak mengharapkan hal itu terjadi.