 |
| Gedung DPR-MPR - Save Palestina © Armin Sunardi |
Nuansa baku dalam dinamika perjalanan negeri yang tak kunjung terselesaikan, akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam problemantika kehidupan, konflik identitas, rasisme mestinya sudah kita tanggalkan, suatu permasalahan yang tak semestinya di pertanyakan dan di perdebatkan lagi.
Bangsa yang begitu luas dengan puluhan ribu pulau, suku, ras dan agama. Lupa ataukah kita berpura-pura lupa ! September hingga Oktober mencekam, atensi kita terpusat pada satu titik permasalahan yang ditimbulkan beberapa kelompok berkepentingan namun berimbas pada jutaan masyarakat yang kini hanya menanti keadilan semu.
Siklus pasti akan berganti pada waktunya, hari ini kita berteriak esok kita yang akan di teriaki, “usah terlalu lebay”. Hujan batu menghempas, puluhan bahkan ratusan korban berjatuhan, kehancuran dimana-mana. Indonesia dan atas nama keadilan menjadi kata kerja kunci yang dianggap halal, bertindak tak ayal seperti seorang teroris.
Memaksakan keegoisan tanpa peduli dampak yang ditimbulkan. Media sosial disalah gunakan sebagai alat provokasi, riuh akibat pernyataan segelintir elite namun jutaan warganet tersulut emosi yang tak bertepi, dimana logika dan nurani kita ? Trending topik adalah bentuk doktrin masa kini yang di pesan serta dipublikasi oleh sekelompok orang tertentu guna memancing kulminasi amarah antar saudara, sebangsa dan anehnya kita terjebak pada situasi itu.
74 tahun Indonesia merdeka tak cukup jua menjadikan kita menjadi bangsa yang dewasa ataupun mandiri, kita cenderung malu mengakui kekuatan negeri sendiri dan justru membanggakan kehebatan negeri orang, bukankah itu terjadi juga atas kebodohan kita ? namun lagi-lagi pemerintah yang dijadikan sebagai tameng pelampiasan.
Bercermin dari tragedi 1998, ribuan mahasiswa dan masyarakat tumpah ruah turun ke jalan, mengepung gedung-gedung pemerintahan, menyuarkan keadilan dan reformasi yang hakiki dari beringasnya pemerintahan yang oligarki hingga pergerakan menyeruak ke seantero negeri. Semangat perjuangan tanpa pamrih yang membuahkan hasil dengan lengsernya pemerintahan orde baru setelah 32 tahun lamanya berkuasa.
Tahun 2004 menjadi titik awal sejarah demokrasi, rakyat Indonesia di berikan hak memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dan untuk rakyat, sesuai pedoman UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Setelah 20 tahun reformasi berjalan kita masih menjadi bangsa yang dihadapkan pada persoalan identitas yang justru akan mengantarkan kita pada perpecahan.
Pernyataan politisi senior Partai Girindra Permadi dikutip di salah satu media masa online nasional menguak sebuah realita bahwasanya yang terjadi detik ini karna adanya unsur campur tangan kepentingan politik.
“Karna memang Jokowi ini harus di lengserkan dia telah melakukan penipuan terhadap rakyat berkali-kali”.
Pemerintahan yang kuat adalah cerminan kekuatan rakyat, mari kembali merajut asa persatuan yang berlandaskan Pancasila, ini bukan lagi orde baru yang bisa membungkam suara rakyat, mari bersuara, mengkritisi sebuah kebijakan bukan pribadinya sesuai norma dan etika kita sebangsa yang memegang budaya timur.